Tidak akan pernah habis ketika kita membahas sepakbola Indonesia, dan PSSI atau Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia sebagai organisasi induk sepakbola yang mewadahi dunia persepakbolaan nasional yang tak terpisahkan satu sama lain. Kualitas sepakbola Indonesia dapat dinilai setidaknya dari segi pengelolaan kompetisi domestik maupun prestasi Tim Nasionalnya, dan apabila kita merujuk pada dua hal tersebut, sudah tentu kita semua sepakat bahwa kualitas sepakbola Indonesia masih jauh dari harapan. Pengelolaan kompetisi utama sepakbola Indonesia yaitu Liga 1 masih dipenuhi banyak polemik, mulai dari jadwal Kick-off liga yang molor, seringnya sebuah pertandingan ditunda atau bahkan dipindahkan karena alasan keamanan, kualitas wasit yang buruk, belum lagi suporternya yang tak jarang membuat rusuh serta keberadaan mafia bola juga masih menjadi masalah yang belum juga terselesaikan. Prestasi Tim Nasional Indonesia juga tak bisa dibanggakan, jangankan berlaga di Piala Dunia, atau bersaing dikancah Asia namun justru kita bahkan belum mampu untuk bersaing dalam kompetisi regional Asia Tenggara, terbukti dari gelaran piala AFF 2018 lalu bahkan Indonesia sudah tersingkir di fase grup, dan kekalahan beruntun dalam kualifikasi Piala Dunia dimana Indonesia juga tergabung dalam grup yang diisi oleh Negara-negara Asia Tenggara. Masalah-masalah tersebut masih terus berulang setiap tahunnya, Karena bahkan di dalam internal tubuh PSSI sendiri masih diwarnai konflik kepentingan seperti adanya rangkap jabatan sebagai pengurus tetapi juga memiliki jabatan di klub, ditambah banyaknya Exco yang diduga terlibat kasus pengaturan Skor.
Setidaknya dari hal-hal diatas adalah gambaran kondisi terkini sepakbola Indonesia, dan hal tersebut menjadi pekerjaan besar bagi PSSI untuk segera melakukan peerubahan dan tindakan yang nyata. Kongres PSSI yang telah diselenggarakan pada tanggal 2 November 2019 yang lalu, sejatinya menjadi harapan bagi insan sepaakbola nasional akan adanya peruubahan tersebut. Agenda pemilihan ketua umum baru diharapkan menghadirkan sosok baru yang dapat merubah kondisi sepakbola Indonesia yang lebih baik. Namun Kongres justru diiringi dengan berbagai polemik, mulai dari soal penjadwalan, hingga isu miring soal transaksi dibalik pencalonan ketua umum baru. Sehingga masihkah kita bisa menaruh harapan pada kepemimpinan yang baru ini?, ataukah kita hanya akan disuguhkan dengan tontonan lama yang kian membosankan.
Kongres Dalam Polemik
Berlangsungnya kongres PSSI pada 2 November lalu telah berhasil memunculkan nama ketua umum serta wakil ketua umum baru yang terpilih untuk periode 2019-2023. Namun keabsahan kongres masih menjadi polemik, serta dibarengi beberapa permasalahan lain yaitu jadwal yang dianggap terburu-buru dan tidak adanya ruang kampanye bagi para calon ketua umum, yang membuat beberapa calon memillih untuk menarik diri dari pemilihan. Permasalahan tersebut membuat ranah perdebatan di kalangan calon ketua umum tidak pernah mencapai substansi, karena justru malah berdebat soal teknis misalnya penentuan jadwal kongres, juga karena tidak diciptakannya ruang untuk dapat mengadu gagasan antar para calon. Selain itu, isu adanya sejumlah transaksi di belakang layar juga begitu kencang berkembang di kalangan pegiat sepakbola dan semakin menambah gelap suasana kongres.
Hal-hal yang telah disebutkan diatas menyebabkan lemahnya legitimasi moral menyangkut kepercayaan terhadap para pimpinan terpilih khususnya di kalangan suporter seperti yang dikatakan pimpinan salah satu suporter tertua yaitu The Macz Man menurutnya bahwa para suporter ragu dengan terpilihnya iwan Bule, dan seperti ada unsur settingan dalam kongres tersebut. Seolah mengikis semangat serta harapan baru, bahwa sulit untuk bisa banyak berekspetasi atau bahkan sekadar mempercayai para pimpinan terpiilih ketika dalam prosesnya saja sudah menimbulkan krisis kepercayaan.
Kontroversi Terpilihnya Iwan Bule
Sosok Komjen Pol. Mochamad Iriawan bisa dibilang orang baru di PSSI, ia belum pernah menduduki sebuah jabatan di PSSI namun ia bukanlah sosok ideal yang diharapkan masyarakat sepakbola baik dari kalangan suporter maupun para pengamat. Pria yang akrab disapa Iwan Bule tersebut sebelumnya terpilih oleh sebanyak 82 voters dimana satu voters walk out dan tiga lainnya absen, yang artinya ia mendapat semua suara sah. Hal ini cukup banyak menimbulkan pertanyaan sebetulnya mengapa para voters begitu mendukung sosok Iwan Bule, sebab tidak ada hal istimewa bila kita telusuri baik dari segi visi misi maupun latar belakangnya. Apalagi bahwa sebelum pencalonan muncul isu adanya negosiasi tersembunyi antara dirinya dengan sejumlah voters, isu yang tak hanya beredar dikalangan pegiat sepakbola, namun juga sempat disampaikan Vijaya Fitriyasa yang merupakan calon ketua umum lain. Sosoknya yang berlatar belakang kepolisian tentu mengingatkan kita pada sosok pemimpin sebelumnya yaitu Edy Rahmayadi yang berlatar belakang militer yang juga gagal dalam meningkatkan kualitas sepakbola Indonesia. Ada kecenderungan tidak percaya terhadap pemimpin PSSI yang tidak berlatar belakang menngelola sepakbola, bukan hanya karena kegagalan kepemimpinan sebelumnya, namun karena pimpinan PSSI sepatutnya memang mengerti permasalahan sepakbola.
Berdasarkan hasil riset Ganesport (Thinktank) manajemen dan kebijakan olahraga pertama di Indonesia bahwa terdapat setidaknya beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi ketua umum PSSI yang ideal, antara lain memiliki integritas, jauh dari politik, skill kepemimpinan dan manajerial teruji, senior di dunia sepakbola, paham akan sepakbola, independen, dan cakap dalam berdiplomasi. Dan bila merujuk pada kriteria tersebut saja dapat dikatakan Iwan bule bukan merupakan sosok yang paling ideal bila dibandingkan beberapa calon yang lain. Sejalan dengan hal tersebut sejumlah pengamat sepakbola juga agaknya kecewa dengan terpilihnya Iwan bule sebagai ketua umum baru PSSI. Akmal Marhali misalnya, ia menyebutkan bahwa harusnya Komite Pemilihan menindaklanjuti hasil riset tersebut, dan ia menyayangkan minimnya transparansi dari PSSI
Masih Diisi Orang-orang Lama
Selain memilih ketua umum, agenda kongres kemarin juga memilih wakil ketua umum serta anggota Exco yang nantinya membantu tugas ketua umum. Keberadaan sosok Iwan Budianto sebagai “pemain lama” yang kali ini terpilih sebagai wakil ketua umum PSSI menjadi gambaran bahwa PSSI periode 2019-2023 masih berisi muka-muka lama, yang artinya masih dalam wajah yang sama dan jauh dari semangat perubahan. Iwan sendiri merupakan seorang yang pernah berkarir menjadi manajer Arema dan sudah lama menjabat di PSSI, dan mengapa dikatakan pemain lama adalah karena ia menjadi bagian dari kegagalan PSSI dalam periode sebelumya, ia juga banyak diduga terlibat dalam kasus pengaturan skor dan dikaitan dengan beberapa kasus lain, yang pasti reputasinya sudah banyak diragukan. Bukan hanya Iwan, namun kepengurusan exco juga masih diisi sejumlah nama lama, tercatat hanya tiga nama Exco terpilih yang benar-benar bisa dikatakan baru di PSSI. Hal tersebut semakin mempersulit upaya membersihkan PSSI dari konflik kepentingan, karena dari sejumlah nama-nama yang terpilih kembali tersebut masih banyak diantaranya yang menempati posisi strategis di klub. Sebut saja Endri Iriawan CEO Mitra Kukar, Hasynuryadi CEO Barito Putera, Haruna Soemitro manajer Madura United. Bahwa tidak bisa juga kita menafikan, mereka yang merupakan orang-orang lama di PSSI adalah bagian dari kegagalan dan kebobrokan PSSI pada periode sebelumnya, dan ini menjadi cerminan tidak adanya semangat perubahan dalam tubuh PSSI, bahwa kegagalan di masa sebelumnya harusnya menjadi tamparan bahwa mereka tidak mampu menngurusi sepakbola Indonesia. Dalam sebuah acara televisi nasional pengamat sepakbola Tommy Welly, sebelum kongres ia mengatakan bahwa dalam kongres kali ini adalah pertarungan antara orang-orang dengan semangat baru untuk mengubah PSSI dengan orang-orang lama yang ingin mempertahankan kekuasaannya. Sehingga dari hal ini hasil yang ada telah menunjukkan kemenangan bagi orang-orang lama tersebut untuk melanggengkan kekuasaannya.
Berantas Mafia Sepakbola
Dalam perkembangannya dunia sepakbola tidak bisa lepas dari dari bisnis serta politik, pengaturan skor menjadi bagian dari sisi gelap dari masuknya bisnis serta politik ke dalam dunia sepakbola. Judi bola menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari bisnis sepakbola, bahkan bila kita lihat sekarang ini sudah banyak bisnis-bisnis agen judi bola. ketika judi bola hanya sebatas pertarungan di luar lapangan dimana para pelakunya hanya sebatas melakukan prediksi dan bertaruh maka tidaklah menjadi suatu masalah, namun pada kenyataannya seringkali judi bola masuk dan mengintervensi ranah permainan sepakbola untuk melanggengkan bisnisnya, sehingga inilah yang menjadi salah satu faktor terjadinya pengaturan skor dan dari sinilah para mafia sepakbola tersebut lahir.
Isu mafia sepakbola ini menjadi yang paling hangat ketika membahas permasalahan sepakbola Indonesia, masalah ini seperti mengakar dan telah merusak dunia sepakbola Indonesia. Berbagai kasus pengaturan skor dikompetisi domestik baik liga 1 maupun liga 2 secara nyata terjadi, berbagai pengakuan baik dari para pelaku maupun pemain santer beredar . Sehingga hal ini membuat salah satu harapan terbesar khususnya dari kalangan suporter sepakbola Indonesia terhadap kepemimpinan PSSI yang baru ini adalah untuk membersihkan sepakbola Indonesia dari para mafia sepakbola. Namun sayangnya hal ini sampai sekarang hanya menjadi sebatas slogan yang terus digaungkan tanpa adanya tindakaan nyata, pembentukan satgas mafia bola tidak memberi dampak nyata dan hal tersebut bahkan bukanlah inisiasi dari PSSI melainkan terbentuk sebagai reaksi Kapolri seiring banyaknya tekanan publik mengenai hal ini, setelah isu ini banyak diangkat oleh salah satu acara di stasiun televisi nasional. Artinya semangat tersebut belum diimplementasikan oleh para pengurus PSSI, dan harapan itu akan selalu ada seiring bergantinya kepemimpinan. Masyarakat sepakbola Indonesia masih terus menunggu program nyata dari kepemimpinan baru mengenai permasalahan ini, sekalipun yang bertugas di PSSI masih diisi banyak muka lama.
Masa Depan Sepakbola Indonesia
Setelah terpilihnya anggota kepemimpinan periode yang baru ini, harapan kita masih sama yaitu perbaikan sepakbola Indonesia dengan suatu perubahan yang nyata, namun bila melihat kondisi yang ada kita belum bisa banyak berekspetasi. Kongres yang berjalan memang diakui sah secara prosedur, namun tidak mendapat dukungan dan kepercayaan dari kalangan pegiat sepakbola, para pengamat serta suporter belakangan mengeluarkan nada pesimistis akan kepemimpinan periode yang baru ini akan membawa suatu perubahan. Tugas-tugas berat telah menanti kepemimpinan yang baru, misalnya peringkat fifa timnas yang terus merosot jauh hingga peringkat 171, bahwa sepakbola kita telah jauh tertinggal bahkan dari Negara-negara tetangga seperti Thailand. Setidaknya dalam beberapa tahun kedepan seharusnya bisa jadi momentum bagi ketua umum PSSI yang baru ini untuk meraih kepercayaan suporter dengan setidaknnya memperbaiki prestasi timnas.
Meski semangat perubahan tersebut akhir-akhir ini berubah menjadi nada pesimistis di kalangan pegiat sepakbola nasional, seiring masih terpilihnya muka-muka lama. Namun selama kita mau peduli terhadap masa depan sepakbola Indonesia, kita harus mampu menerima keadaan yang masih terus membelenggu ini, kebosanan akan hadirnya wajah lama dalam periode kepemimpinan yang baru tidak menjadi alasan untuk berhenti membangun sepakbola nasional yang lebih baik. Bukan berarti harus pasrah akan keadaan, namun kita harus terus mengawal perkembangan sepakbola Indonesia kedepannya, mungkin memang tidak banyak harapan yang bisa diberikan namun kita harus memastikan bahwa setidaknya para pengurus PSSI benar-benar bekerja seperti seharusnya yaitu menuju sepakbola Indonesia yang lebih baik dan menghilangkan segala bentuk budaya kepemimpinan koruptif dan menjadikan PSSI ladang untuk mencari kekayaan
Jalan Lain Menuju Negara Polisi
Terdapat nama-nama seperti Irjen Firli Bahuri yang baru saja dilantik menjadi ketua KPK yang sebelumnya dilakukan oleh perwira lain seperti Jenderal (Purn) Budi Gunawan, mantan Wakil Kapolri April 2015-September 2016. Budi kini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Selain Budi Gunawan, ada mantan Kabareskrim Komjen Budi Waseso yang kini menjadi Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog). Sebelumnya, Buwas sempat menduduki kursi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Alumni Akpol lain yang duduk di kursi pemerintahan adalah Komjen Heru Winarko, ia adalah mantan Deputi Penindakan KPK. Heru kini menjadi Kepala BNN. Jabatan strategis lain yang diisi polisi adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Suhardi Alius. Eks Wakapolri, Komjen Syafruddin, juga turut meramaikan roda pemerintahan. Ia kini menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Nasional dan Reformasi Birokrasi menggantikan Asman Abnur. Kemudian ada Irjen Setyo Wasisto. Eks Kadiv humas Polri yang menjadi Inspektur Jendral di Kementerian Perindustrian. Kemudian ada mantan Kapolri Tito Karnavian yang sekarang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri hingga yang paling anyar yaitu Komjen Pol. Mochamad Iriawan yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris utama Lembaga Ketahanan Nasional yang kini menjadi Ketua Umum PSSI.
Para jenderal polisi, baik yang masih aktif maupun pensiunan yang telah disebutkan tadi kini muncul di tengah pusaran kekuasaan. Peran polisi sebagai penegak hukum menjadi magnet bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaan dan bahkan memperbesar pengaruh kekuasaan. Ini artinya, penguasa sedang menggunakan polisi untuk terlibat dalam politik praktis. Polisi bisa dijadikan sebagai alat untuk ‘mengamankan’ kepentingan mereka. Dengan segala kewenangan kepenegakan hukum yang diberikan, mereka bisa mengelola rasa takut dan kepatuhan di seantero negeri sehingga jalan demokrasi Indonesia justru mengarah kepada negara polisi yang lebih berbahaya karena kekuasaan mengontrol masyarakat. Menurut Merriam-Webster Dictionary, negara polisi ditandai oleh kontrol pemerintahan represif terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang biasanya dilakukan dengan kekuasaan arbitrer polisi atau intelijen sesuai dengan prosedur hukum yang diketahui secara publik. Hal ini sesungguhnya menjauhkan Indonesia dari semangat demokrasi. Pilihan jalan demokrasi yang telah ditempuh melalui reformasi 1998, bukan hendak membawa kita keluar dari militerisme, praetorianisme dan fasisme untuk jatuh ke dalam kolaborasi oligarki, otoritarianisme baru dan “Police State”.
Secara historis pun bangsa ini pun pernah mengalami bentuk negara polisi yaitu pada saat masih bernama Hindia-Belanda. Pada saat rezim saat ini, tidak terbatas hanya pada urusan politik, ekonomi dan sosial saja seperti pada masa Hindia-Belanda, bahkan untuk urusan umum seperti sepakbola saja aparat penegak hukum bisa ikut campur. Dan hal yang lebih lucu lagi sebenarnya adalah kepolisian ini sempat membentuk satgas mafia bola untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam PSSI. Apakah jika ketua umum PSSI-nya saja seorang polisi mereka bisa bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan di tubuh PSSI ini ? Dan apakah dengan mencampuri urusan umum seperti sepakbola ini merupakan jalan lain pemerintah menuju sebuah negara polisi ?
Dibuat oleh: Kementrian Kajian dan Aksi Strategis Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (HMPSIPOL UNPAD)