Dilansir dari diskusi publik tentang “Pembangunan Demokrasi Era Jokowi” yang diunggah pada channel Youtube Cemara 19,  narasumber yang juga adalah dosen Ilmu Politik Unpad, Dra. Mudiyati Rahmannisa, M.A., Ph.D., mengatakan bahwa model kepemimpinan Jokowi ini berbeda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya.

Dalam diskusi yang dipandu oleh Dr. Hendrasmo, M.A. (Direktur Eksekutif Cemara 19 Institute), Mudiyati memaparkan sejumlah poin penting dalam kepemimpinan Joko Widodo, termasuk juga  tantangan yang dihadapi. Keberhasilan pembangunan di masa pemerintahan Jokowi dinilai mampu menghasilkan perubahan positif, terutama pembangunan insfratruktur yang luar biasa termasuk cerminan dari upaya beliau untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila karena tujuan dari pembangunan ini mencakup pada kemanusiaan dan keadilan-keadilan sosial untuk disaksikan oleh masyarakat Indonesia dan bukti konkretnya dapat dilihat dari peluasan jalan yang berkilo-kilo meter.

Mudiyati juga mengatakan bahwa latar belakang Presiden Joko Widodo yang berasal dari keluarga yang sederhana dan berkecukupan, berdampak pada karakter kebijakan yang dihasilkannya di mana kebijakan-kebijakannya tersebut ditujukan untuk dapat memperbaiki kehidupan masyarakat. Program-program populis, seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat termasuk dalam kebijakan pemerintah untuk masyarakat dalam mengenyam pendidikan tanpa adanya rasa kekhawatiran akan himpitan ekonomi untuk menyongsong masa depan indonesia yang lebih cerah.

Kondisi pandemi yang tidak kunjung usai sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia, kurangnya keterlibatan publik dalam pengambilan kebijakan merupakan sisi gelap dalam proses-proses demokrasi karena yang digarisbawahi bahwa demokrasi menghendaki aktivitas yang intens dari keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, isu-isu global seperti kapitalisme dan terorisme juga menjadi masalah besar yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia, model sosial yang tidak kondusif rentan digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan melalui adanya isu-isu sehingga digunakan untuk agenda pemerintahan tertentu.

Kinerja yang bagus yang dimiliki Jokowi di periode pertama penguatan sumber daya manusia,  insfratuktur, refomasi birokrasi yang efisien sejauh ini berjalan baik dan menjadi aksi nyata yang dapat dilihat oleh kita sebagai masyarakat Indonesia. Namun tidak bisa dipungkiri kelemahan seperti kemerosotan dalam beberapa aspek sangat perlu diperbaiki, kebebasan sipil, hak-hak politik dan kebebasan berbicara karena tak saat ini masyarakat takut untuk menyampaikan aspirasinya mengingat beberapa waktu ini adanya penangkapan aktivitis serta peretasan media sosial yang bertolak belakang dengan ciri khas demokrasi.