Mudiyati Rahmatunissa, Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik Unpad mempersoalkan pragmatisme sikap DPR ini dalam pembahasan RUU Pemilu. Menurut dia, jika mau berbasis pertimbangan rasional, RUU Pemilu dapat diteruskan sepanjang memperhitungkan cost-benefit analysis. Namun, sayangnya, menurut Mudiyati, nuansa pragmatisme lebih kental daripada pertimbangan rasional perlunya UU Pemilu itu direvisi.

Ia juga mengkritik fokus parpol yang menyoroti enam isu krusial semata yang berkaitan langsung dengan kepentingan mereka. Enam isu itu adalah ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, besaran daerah pemilihan, sistem pemilu, mekanisme konversi suara, dan keserentakan pemilu. Padahal, banyak isu lain yang juga sangat penting, seperti penataan kelembagaan penyelenggara pemilu serta akses pada pemilu bagi kelompok minoritas dan difabel.

Sumber:

https://rumahpemilu.org/ruu-pemilu-dan-pragmatisme-politik/

https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/03/09/ruu-pemilu-di-antara-pragmatisme-dan-kebutuhan-politik/