Diskusi “ Politik Sunda” seri kedua ini membahas bagaimana orang Sunda menentukan pilihan politiknya, yang dianalisis dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018.  

Semakin canggih fenomena global menyebabkan hubungan sosial antar individu secara perlahan akan tergerus. Hal tersebut memicu kecemasan akan kehilangan identitas lokal yang dipangkunya mengingat etnisitas merupakan suatu identitas hakiki bagi seseorang atau masyarakat. Etnis dianggap sebagai pijakan hubungan sosial, modal budaya sense of belonging (kecintaan terhadap tanah leluhur) ditandai dengan adanya nilai-nilai budaya melekat dalam identitas. Masyarakat Sunda dinilai masih tergolong minor mengenai pemahaman pada hubungan politik maka diperlukannya memiliki kajian yang mendalam mengenai politik etnik di Jawa Varat sendiri. Posisi etnis Sunda sebagai populasi terbesar ke-2 di Indonesia berarti kantung suara terbesar yang turut ikut andil dan berpengaruh dalam pemilu dan pilpres pada tahun 2014 dan 2019. Jawa Barat yang merupakan titik pusat ekonomi nasional, masalah sosial politik ekonomi dan masalah sosial lainnya merupakan alasan perlunya memahami perilaku memilih di Jawa Barat.

Berdasarkan hasil Survei Exit poll yang dilakukan pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Ari Ganjar Herdiansyah, Ph.D, faktor etnisitas berpengaruh pada saat pemilihan presiden terbukti dengan adanya asumsi faktor agama sangat menentukan pilihan masyarakat saat memilih. Orang Sunda lebih suka dengan hal-hal yang berbau agamis yang terlihat jelas di pilpres pada pembawaan diri Prabowo Subianto yang lebih mengesankan figur yang agamis. Ada 3 hal yang dinilai menjadi acuan bagi orang Sunda dalam memilih presiden, di antaranya: (1) kesamaan agama; (2) kesamaan suku yang menunjukan identifikasi kesamaan identitas; dan (3) jenjang pendidikan kandidat. Preferensi orang Sunda terhadap karakteristik kandidat membuktikan orang Sunda lebih menyukai pemimpin yang berpendidikan, tegas dan berwibawa namun tetap tampil sesuai ciri orang Sunda yang ramah santun dan tidak bergaya konfrontatif. Masalah sosial yang disorot oleh orang Sunda dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya  kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan sebagai fokus mereka pasca pemilu hal tersebut juga yang menjadikan acuan  bagi kandidat untuk mampu mengatasi masalah sosial tersebut.

Prof. Dr. Reiza D. Dienaputra,M.Hum memaparkan adanya kemungkinan kemusnahan orang Sunda di masa-masa yang akan datang. Orang Sunda secara genologis diartikan jika orang tuanya baik dari pihak ayah maupun ibunya adalah orang Sunda terlepas dari ia berada dan dibesarkan, sedangkan secara sosial dan budaya seseorang dibesarkan dalam lingkungan sosial budaya Sunda dan dalam kehidupannya menghayati dan menerapkan norma dan budaya Sunda dalam sehari-harinya.

Tahun 2000, etnis Sunda tercatat sebagai etnis besar kedua dari sepuluh etnis terbesar kedua dari sepuluh etnis besar di Indonesia, mayoritas orang Sunda tinggal di Jawa Barat sebanyak 73,7 %. Campur tangan orang Sunda dalam politik Indonesia terlihat sejak dulu di mana dalam Pemilu 1955, partai politik yang dibentuk oleh orang Sunda berhasil meraih 35.035 suara, sehingga berhak atas satu kursi dalam konstituante (arsip nasional republik Indonesia).

Pemilu 1955 mencatat adanya urang sunda R. Odo Suramihardja yang berani tampil sebagai kontestan pemilu melalui jalur perorangan berani tampil sebagai apresiasi. Sejak pasca kemerdelkaan banyak sekali politik yang dipimpin oleh orang sunda sejak cabinet- cabinet terdahulu. Tantangan kiprah sunda dipanggung politik nasional diantaranya mendorong urang sunda dalam membangun insfratruktur politik yang dapat memperjuangkan kepentingan urang sunda ditingkat nasional serta Meningkatkan kiprah dalam berbagai pilar struktur politik baik eksekutif, yudikatif dan legislatif.