Yusa Djuyandi, Kepentingan Politik dalam Pilkada

AYOJAKARTA.COM – Fenomena koalisi politik jelang pendaftaran calon kepala daerah tidak dipungkiri telah menguras perhatian banyak orang, bahkan terkadang menimbulkan perasaan sedih dan marah. Contohnya adalah dalam pendaftaran calon kepala daerah di Jakarta, di mana beberapa pendukung Anies Baswedan merasa kecewa ketika beberapa partai politik yang sebelumnya mendukung Anies di dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2024 mulai meninggalkan sosok mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Anies yang sebelumnya dijagokan dari pesohor-pesohor lain seolah tidak mampu membendung kekuatan dan kepentingan partai politik, karena Anies dianggap tidak mampu berkompromi untuk menjadi kader partai. Lain halnya dengan Ridwan Kamil, sosok yang pernah menjadi Walikota Bandung dan Gubernur Jawa Barat ini, pada akhirnya berlabuh ke Partai Golkar di tengah masa jabatannya ketika menjadi Gubernur Jawa Barat.

Ridwan Kamil, sosok yang sebelumnya sangat dijagokan dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024, juga akhirnya berlabuh pada medan pertarungan baru di Jakarta. Sayangnya pertarungan ini menjadi kurang menarik karena Anies berpotensi gagal maju sebagai calon gubernur di Jakarta, hal ini karena beberapa partai yang sebelumnya mendukung Anies telah mengubah haluannya dengan mendukung Ridwan Kamil sebagai bagian dari poros koalisi KIM Plus (KIM +). Pertanyaannya bagaimana bisa banyak partai menumpuk dalam koalisi KIM + di Jakarta…? Spekulasi pun beredar, yang paling mengemuka adalah tawaran kursi Menteri dan wakil Menteri, Komisaris BUMN, sampai dengan pembagian dukungan pada daerah-daerah lain yang strategis.

Kepentingan Politik

Sejatinya partai politik hadir untuk menampung aspirasi dan kepentingan politik sekelompok orang tertentu, tetapi secara ideal kepentingan ini didasarkan pada aspek yang berlatar belakang ideologis, sosial atau budaya tertentu. Di dalam Sejarah politik dunia dan nasional kita mengenal adanya partai yang berhaluan nasionalis, agama, sosialis, komunis dan liberalis, bahkan beberapa partai memiliki kedekatan identitas dengan kelompok sosial tertentu, seperti partai buruh dan petani. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, identitas partai (party ID) menjadi semakin memudar, terjadi pergeseran spektrum dari kiri dan kanan menuju ke Tengah, dan ini memungkinkan adanya pergeseran kepentingan dari yang tadinya idelalis menjadi pragmatis.

Pragmatisme partai menimbulkan dampak terhadap lunturnya nilai-nilai idealis dan ideologis perjuangan partai, struktur dalam partai khawatir jika partai terlalu lama berada di luar kekuasaan pemerintahan, mereka akan kehilangan sumber daya logistik dan bahkan pengaruh. Mengutip peryataan Jusuf Kalla pada saat pidatonya di Election Talk FISIP Universitas Indonesia, 7 Maret 2024, bahwa oposisi bagi banyak partai di Indonesia adalah kecelakaan, jadi karena itu menurutnya banyak partai yang pragmatis.

Kalau dahulu banyak pihak yang tidak melihat relasi kuat antara koalisi nasional dengan Pilkada, tetapi dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 ini kita telah melihat munculnya relasi kuat antara kepentingan di tingkat nasional dengan daerah melalui pembentukan koalisi besar KIM Plus. Meski koalisi besar ini tidak berlaku di semua daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), tetapi koalisi ini berlaku di beberapa daerah strategis, terutama Jakarta, Sumatera Utara, dan Banten. Hanya untuk Banten, partai Golkar kemudian bermanuver di detik terakhir untuk mendukung kadernya, Airin, yang sebelumnya mendapat tiket dari PDI Perjuangan. Manuver ini lebih dikarenakan Airin adalah kader yang memang telah banyak berkontribusi bagi Golkar dan memiliki pengaruh serta elektabilitas yang cukup kuat di Banten.

Kembali dalam hal koalisi yang didasarkan pada kepentingan politik pragmatis, bahwa koalisi besar KIM Plus juga didasarkan pada perhitungan-perhitungan politik jangka Panjang, dimana penguasaan terhadap daerah strategis akan memberikan keuntungan electoral bagi partai, semisal memperkuat suara mereka pada Pemilu yang akan datang, menjaga peluang dan mendorong kader partai untuk maju dalam level kompetisi atau posisi yang lebih tinggi. Adapun timbal balik lain di luar Pilkada, dimana partai yang mau berkoalisi untuk masuk ke dalam KIM Plus, juga akan mendapatkan peluang menempatkan kadernya dalam kursi di dalam kabinet pemerintahan Prabowo – Gibran.

Sayangnya koalisi besar ini sempat menimbulkan kegaduhan luar biasa pasca penetapan Keputusan oleh Mahkamah Konstitusi, yang sebenarnya Keputusan MK itu lahir dari ajuan uji materiil Partai Gelora dan Partai Buruh atas Undang-Undang Pilkada. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sebelumnya sudah di dominasi dengan koalisi besar KIM Plus dengan sangat cepat merespon Keputusan MK dengan bermaksud untuk menganulirnya. Rakyat yang melihat niatan DPR ini kemudian merespon dengan kritis Langkah politik tersebut dengan seruan turun ke jalan. DPR yang biasanya lama dalam mengambil Keputusan politik, terutama yang berkaitan dengan produk legislasi, tiba-tiba dengan sangat sigap merespon untuk menganulir keputusan MK. Puji Syukur, gerakan rakyat berhasil menghentikan langkah DPR.

Rakyat melihat bahwa DPR yang sudah di kooptasi oleh kepentingan politik pemerintah, mulai memberikan ruang bagi terbangunnya politik dinasti dan melanggengkan kepentingan sebagian kelompok elit. Titik krusial yang saat itu di kritisi adalah soal peluang majunya Kaesang dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah, dan juga aroma untuk menjegal Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta karena Anies berpotensi besar untuk maju Kembali di Pilpres 2029 jika berhasil menang di Jakarta.

Melihat pada kondisi ini, saya berada dalam pemikiran yang sama dengan banyak pemikir politik lainnya, bahwa dalam dunia politik saat ini kita sulit menemukan adanya partai yang memiliki Party ID yang kuat, dimana ada pergeseran spektrum politik menuju ke tengah yang memungkinkan partai dengan beragam latar belakang saling bekerjasama untuk mendapatkan tujuan politik mereka. Persoalannya adalah Kerjasama ini tidak murni dilakukan untuk kepentingan publik.

***

Penulis: Yusa Djuyandi (Dosen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran)